Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi Pemerintahan – Pengertian, Prespektif, Prinsip dan Penjelasannya

Kualitas suatu komunikasi pemerintahan sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Pemerintah harus terlibat secara konstan dalam proses pertukaran informasi dan komunikasi mengenai kebijakan, ide atau gagasan dan keputusan antara pemerintah dan yang diperintah atau warga Negara.

Di dalam teori media baru yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang, komunikasi pemerintahan menjadi sebuah industri yang sangat berkembang di beberapa Negara dalam artian pemerintah bekerja sama dengan sebuah agen komunikasi guna meningkatkan kapasitasnya. Disinilah kemudian timbul istilah profesionalisasi komunikasi pemerintahan oleh Pfetsch (2008).

Dimanakah letak komunikasi pemerintahan? Dalam bukunya Ilmu Administrasi Publik, Inu Kencana Syafie menyatakan bahwa komunikasi pemerintahan merupakan salah satu unsur dari Administrasi Publik. Karenanya, sangat sulit menemukan hasil kajian mengenai komunikasi pemerintahan dalam ranah ilmu komunikasi. Hal ini dikarenakan memang kajian komunikasi pemerintahan belum mendapat tempat di hati para peneliti.

Namun, kemudian kajian komunikasi pemerintahan ditemukan di dalam kajian komunikasi politik setelah sebelumnya berada diantara kajian komunikasi politik, public relations, dan komunikasi organisasi. Memasuki abad ke 21, komunikasi pemerintahan (dan beberapa konsep yang berhubungan dengan political public relations, government public relations dan government political marketing) telah menarik minat para peneliti untuk mengkaji komunikasi pemerintahan lebih lanjut (Canel dan Sanders, 2013 : 1).

Pengertian Komunikasi Pemerintahan

Berikut adalah beberapa pengertian komunikasi pemerintahan dari beberapa ahli, yaitu :

Erliana Hasan (2005) : Komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan begara.

María José Canel dan Karen Sanders dalam Government Communication: An Emerging Field in Political Communication Research (2011 : 85-86)
Government communication refers to the aims, role and practice of communication implemented by executive politicians and officials of public institutions in the service of a political rationale, and that are themselves constituted on the basis of the people’s indirect or direct consent and are charged to enact their will.

Hal ini memiliki pengertian bahwa komunikasi pemerintahan mengacu pada tujuan, peran dan praktek komunikasi yang dilaksanakan oleh politisi eksekutif dan pejabat dari lembaga-lembaga publik lainnya dalam kerangka pelayanan pemikiran politik, dan yang sendirinya merupakan atas dasar persetujuan langsung atau tidak langsung rakyat dan dibebankan untuk memberlakukan mereka akan.)

Strömbäck and Kiousis (2011) dalam Canel dan Sanders melalui Introduction:

Mapping the Fields of Government Communication (2013 : 4) : Mereka mendefinisikan komunikasi pemerintahan dalam kerangka political public relations. Political public relations is the management process by which an organization or individual actor for political purposes, through purposeful communication and action, seeks to influence and to establish, build, and maintain beneficial relationships and reputations with its key publics to help support its mission and achieve its goals.

Public relations politik adalah suatu proses manajemen yang dilakukan oleh suatu organisasi atau individu untuk tujuan politik, melalui komunikasi serta tindakan yang memiliki tujuan, untuk mempengaruhi dan untuk melepaskan, membangun, dan mengelola hubungan yang menguntungkan dan reputasi dengan publik untuk mendukung misi dan mencapai tujuan yang dimiliki).

Strategi Komunikasi Pemerintahan

Setiap kegiatan komunikasi harus berdasarkan rencana atau strategi komunikasi yang terdiri dari elemen-elemen dasar yaitu :

Menentukan tujuan komunikasi.
Menentukan target komunikasi.
Menentukan pesan yang akan disampaikan.
Menentukan waktu yang tepat berdasarkan tahapan pembuatan keputusan dalam rangka mencapai efek yang maksimum.
Menentukan metode dan media yang akan digunakan.
Menentukan saluran komunikasi yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan kepada target sasaran.

Dari rencana dasar tersebut, dikembangkan menjadi beberapa tahapan pengembangan perencanaan komunikasi yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

Menganalisis masalah.
Menyusun peran yang akan dimainkan oleh komunikasi.
Mengidentifikasi target sasaran.
Mengidentifikasi tujuan komunikasi.
Mengidentifikasi strategi atau pesan.
Mengidentifikasi alat-alat komunikasi.
Pendanaan kegiatan komunikasi.
Mengorganisasi kegiatan komunikasi.
Perencanaan.
Melakukan evaluasi.

Baca : Teori Komunikasi

Prinsip-prinsip Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintahan memiliki beberapa prinsip, yaitu :

Keterbukaan.
Komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung.
Keterlibatan dengan masyarakat sebagai bagian dari pembentukan kebijakan dan pengiriman.
Presentasi positif dari kebijakan pemerintah dan prestasi yang telah dicapai.
Menggunakan seluruh saluran komunikasi yang dianggap relevan, tidak hanya terbatas pada media massa nasional.
Melakukan komunikasi lintas departemen yang terkoordinasi mengenai suatu isu, bukan menciptakan konflik atau duplikasi pesan.
Mendorong kenetralan posisi politik aparatur pemerintah.

Baca : Prinsip-prinsip Komunikasi

Sementara itu, menurut Joel Netshitenzhe dalam Government Communicators’ Handbook menyatakan bahwa prinsi-prinsip dasar komunikasi pemerintahan adalah sebagai berikut :

Kerja pemerintah adalah sebuah kegiatan publik.
Sebuah pusat layanan komunikasi harus memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan publik tersebut.
Para pejabat politik adalah komunikator utama dalam komunikasi pemerintahan.
Setiap orang dalam pemerintahan adalah seorang komunikator.
Komunikasi pemerintahan harus didasarkan pada program dan strategi komunikasi yang terpadu.
Struktur komunikasi tidaklah mencerminkan kebijakan.
Komunikasi lebih dari sekedar media perantara.
Bentuk komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi langsung dan pertukaran bersama mengenai suatu pandangan dengan publik.
Dalam mengerjakan kampanye dan program, diperlukan usaha untuk memahami lingkungan komunikasi.
Kampanye komunikasi dapat berjalan dengan baik ketika bekerja sama dengan pihak lain di luar pemerintah.

Hakikat Komunikasi Pemerintahan

Yang menjadi hakekat komunikasi pemerintahan adalah menjamin berjalannya fungsi pemerintahan melalui keterampilan berkomunikasi, terkait kepentingan masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup sebaik-baiknya dengan tidak merugikan pihak manapun (Hasan, 2005 : xi).

Perspektif Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintahan merupakan bidang studi yang lintas disiplin ilmu, yaitu komunikasi politik, public relations, komunikasi perusahaan, komunikasi organisasi dan strategi komunikasi.

Perspektif kajian komunikasi politik. Kajian komunikasi pemerintahan dilihat berdasarkan beberapa tema yaitu komunikasi kepala eksekutif, pengembangan kampanye yang permanen, periklanan dan publisitas pemerintahan. Dan juga struktur dan organisasi komunikasi pemerintahan serta pengembangan strategi manajemen berita. (Baca : Komunikasi Massa)
Perspektif kajian public relations dan komunikasi organisasi. Kajian komunikasi pemerintahan dilihat berdasarkan beberapa tema yaitu hubungan media, manajemen isu, pengembangan profil professional dan kompetensi, komunikasi krisis, dan diplomasi publik. Selain itu, hubungan pemerintah dengan publik, bagaimana pemerintah dan publik mengevaluasi penampilan melalui konsep reputasi dan bagaimana komunikasi sebagai inti dari penampilan organisasi mempengaruhi kualitas hubungan dan reputasi.

Fungsi Komunikasi Pemerintahan

Berbagai fungsi komunikasi pemerintahan adalah sebagai berikut :

Memberikan informasi kepada publik.
Menjelaskan dan mendukung suatu keputusan yang telah ditetapkan.
Mempertahankan nilai-nilai dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab.
Memfasilitasi dialog antara institusi dan warga negara.

Hambatan Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintahan tidak luput dari berbagai hambatan. Simon, Smithburg, dan Thomson dalam Handbook of Administrative Communication menyebutkan hambatan-hambatan komunikasi pemerintahan, yaitu hambatan bahasa, kerangka referensi, jarak status, jarak geografis, perlindungan diri dari inisiator, tekanan pekerjaan lainnya, dan pembatasan yang disengaja pada komunikasi.

Hambatan bahasa – Penggunaan bahasa yang tidak sesuai dan tidak dipahami oleh penerima pesan dapat menghambat komunikasi.
Kerangka referensi – Setiap orang memiliki kerangka referensi yang berbeda dan dapat mempengaruhi efektivitas pesan yang disampaikan.
Jarak status – Hal ini berhubungan dengan hambatan dalam pola komunikasi organisasi yang dianut oleh organisasi pemerintahan.
Jarak geografis – Jarak geografis yang sangat lebar antara pemerintah dan warga Negara dapat menghambat komunikasi pemerintahan.
Perlindungan diri dari inisiator – Berkaitan dengan kesediaan penerimaan pesan yang dilakukan oleh penerima pesan.
Tekanan pekerjaan lainnya – Tekanan pekerjaan yang dialami dapat menyebabkan hilang prioritas terhadap pengiriman dan penerimaan pesan.
Pembatasan yang disengaja pada komunikasi – Berkaitan dengan sensor yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengiriman dan penerimaan pesan.

**Komunikasi Pemerintahan untuk Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)**

Komunikasi pemerintahan yang baik dapat berkontribusi pada kepemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan kepemerintahan yang baik menurut UNDP adalah hubungan yang saling membantu dan membangun diantara Negara, swasta, dan masyarakat. Masing-masing memiliki peran dalam konsep kepemerintahan yang baik, yaitu :

Negara/pemerintah memiliki peran menciptakan iklim politik, hukum, dan ekonomi yang sehat sehingga dapat mendorong perkembangan dunia usaha dan masyarakat.
Swasta memiliki peran menciptakan lapangan pekerjaan.
Masyarakat memiliki peran memberikan kemudahan hubungan timbal balik melalui kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.

Kepemerintahan yang baik memerlukan tiga hal yaitu state capability, accountability, dan responsiveness.

State capability – Kemampuan Negara dalam hal ini para pemeimpin dan pemerintah dalam menyelesaikan sesuatu.
Accountability – Kemampuan warga, masyarakat sipil maupun sektor swasta.
Responsiveness – Tanggapan yang diberikan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak warga negara.

Manfaat Mempelajari Komunikasi Pemerintahan

Adapun manfaat mempelajari komunikasi pemerintahan adalah memahami ikon-ikon komunikasi pemerintahan, definisi, konsep, teori, paradigma, etika moral dan aturan, serta fenomena perspektif pemerintahan sehingga mampu menganalisis isu-isu yang berkembang seputar komunikasi pemerintahan.

Demikianlah ulasan singkat mengenai komunikasi pemerintahan. Semoga menambah wawasan kita semua mengenai komunikasi pemerintahan sebagai bagian kajian dari komunikasi politik dalam ranah ilmu komunikasi.