6 Peran Etika Politik Dalam Komunikasi Politik

Etika berasal dari kata ‘ethos’ dari bahasa Yunani, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan prinsip moral, cara hidup seseorang dalam melakukan tindakan atau perbuatan yang baik (susila).

Etika politik merupakan prinsip moral mengenai tindakan atau prilaku dalam bepolitik. Etika politik menyangkut tata susila serta sopan santun dalam pergaulan politik 9BACA juga : teori public relations. Etika politik membantu masyarakat dalam mengejawantahkan ideologi negara ke dalam realitas politik yang nyata.

Etika politik sendiri mengandung tiga dimensi yang menurut Wyne, A.R menentukan dinamika politik; yaitu: (1) tujuan politik yang dirumuskan dalam pencapaian masyarakat yang damai dan sejahtera, berdasarkan asas kebebasan dan keadilan. (2) Pilihan sarana pencapaian tujuan politik, meliputi tatanan politik; sistem dan prinsip dasar pengorganisasian penyelenggaraan institusi dan negara (baca juga: sejarah jurnalistik di indonesia). (3) Aksi politik, menyangkut rasionalitas pelaku politik, baik dalam tindakan yang etis maupun secara moralitas.

Komunikasi politik merupakan proses transmisi informasi terkait masalah politik. Baik yang dilakukan oleh suatu bagian sistem politik kepada bagian sistem politik yang lain, atau antara suatu sistem politik dengan sistem-sistem politik yang lainnya. Antara yang memerintah (pemerintah) dengan yang diperintah.

Komunikasi politik sangat erat kaitannya dengan aktor-aktor politik serta pesan-pesan yang dibawanya, dengan kekuasaan, pemerintahan, serta kebijakannya.

Setiap aktivitas komunikasi politik memiliki tujuan tertentu. Agar tujuan politik tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada sasaran politik, maka diperlukan keterampilan khusus bagi komunikator politik untuk dapat melakukan komunikasi politik yang efektif.

Menurut Komarudin Sahid, Sumarno dan Suhandi (1993), komunikasi politik menyangkut tiga hal yaitu: (1) disampaikan oleh komunikator politik; (2) pesannya memiliki bobot politik terkait kekuasaan serta negara; (3) terintegrasi dalam suatu sistem politik.

Dalam perkembangan politik, etika politik mutlak diperlukan. Sebab etika politik menjadi pedoman dasar, fondasi dalam pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan, dan dinyatakan dalam konstitusi negara.

Di Indonesia sendiri, etika politik tersebut diatur dalam Tap MPR RI No. VI Tahun 2001, yang berisi tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam komunikasi politik, etika politik menjadi acuan dasar dalam melakukan perencanaan komunikasi, menentukan sikap serta tingkah laku politik yang dilakukan politikus maupun partai politik dalam melaksanakan strategi komunikasi politik.

Dalam artikel kali ini, kami akan memaparkan peran etika politik dalam komunikasi politik yang dilakukan oleh para pelaku politik dengan pelaku politik lainnya, atau dengan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dengan tujuannya masing-masing. Berikut ini peran etika politik dalam komunikasi politik:

1. Untuk Menjaga Relasi Antara Politik dan Kekuasaan

Tidak dapat dipungkiri kekuasaan cenderung disalahgunakan oleh pemiliknya, baik untuk kepentingan pribadi ataupun golongannya  (baca juga: manajemen komunikasi). Dengan adanya etika politik, maka terdapat prinsip normatif yang mencegah para pelaku politik agar tidak menyalahgunakan  kekuasaan politik yang dimilikinya, untuk kepentingan pribadi maupun golongannya.

Penyalahgunaan ini misalnya dalam perijinan pengelolaan hutan di kalimantan, sengketa lahan, atau sebagainya. Etika politik mencegah terjadinya KKN, menegaskan bahwa pemerintah adalah representan rakyat.

Pemerintah sudah sewajarnya melayani dan memperhatikan kesejahteraan rakyat, bukannya membunuh rakyat dan mengambil lahan hidup mereka secara semena-mena hanya untuk kepentingan orang atau golongan tertentu (Baca juga: teori jarum hipodermik).

2. Untuk Memberdayakan Mekanisme Kontrol Masyarakat Terhadap Kebijakan yang Diambil Pemerintah

Dalam negara Indonesia yang berlandaskan Demokrasi Pancasila, kekuasaan pemerintah berjalan berdasarkan asas ‘dari rakyat, untuk rayat, oleh rakyat’.

Artinya masyarakat merupakan pemilik negara, dan tidak bisa lepas tangan untuk tidak turut serta mengurus negara (baca juga: teori komunikasi menurut para ahli). Masyarakat memiliki kewajiban yang sama dengan para pelaku politik dan pejabat negara dalam mengurus negara, namun terdapat perbedaan dalam tataran tertentu.

Peranan masyarakat dalam mengritisi kebijakan pemerintah sangat besar, untuk negara demokrasi seperti Indonesia. Masyarakat dapat berusaha untuk menghentikan pengambilan keputusan yang dapat merugikan warga, meskipun keputusan tersebut dianggap benar oleh pejabat pemerintahan terkait.

Para pejabat pemerintah yang merepresetan rakyat tentu akan mendengar kritikan tersebut, sehingga dapat mengambil keputusan terbaik yang pro rakyat.

3. Agar Pemerintah Bertanggung jawab Atas semua Keputusan yang Dibuatnya

Pertanggung jawaban pemerintah terutama pejabat terkait yang mengambil keputusan tidak hanya di emban selama ia menjabat, tapi juga tetap ia emban hingga setelah ia meninggalkan jabatannya tersebut  (Baca juga: komunikasi pemerintahan).

Oleh karena itu, kebijakan yang diambil haruslah berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, karena hasil keputusan bersama, bukan berarti juga lepas dari tanggung jawab pribadi tiap-tiap pengabil keputusan.

Tanggung jawab pribadi atas suatu keputusan, dapat mendukung akuntabilitas keputusan tersebut. Etika politik menolak kecendetungan yang menyangkal tanggung jawab pribadi, menciptakan makna moral bagi pelaku politik dan pemegang jabatan dalam pemerintahan, yang dapat merubah cara berpikir serta tindakan mereka untuk tidak mementingkan keuntungan pribadi atau golongannya (baca juga: media massa menurut para ahli).

Lainnya

• Agar pemerintah dapat secara bertanggung jawab menjelaskan legitimasi politik
• Agar komunikasi politik berjalan secara objektif, bukan berdasarkan emosi dan prasangka semata
• Agar pembahasan terkait masalah idiologis dapar berjalan secara objektif

Demikian artikel mengenai peran etika politik dalam komunikasi massa ini. Peran etika politik dalam komunikasi politik antara lain untuk menjaga relasi antara politik dan kekuasaan, untuk memberdayakan mekanisme kontrol masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah, agar pemerintah bertanggung jawab atas semua keputusan yang dibuatnya, agar pemerintah dapat secara bertanggung jawab menjelaskan legitimasi politik, agar komunikasi politik berjalan secara objektif, bukan berdasarkan emosi dan prasangka semata, agar pembahasan terkait masalah idiologis dapar berjalan secara objektif.

Anda juga bisa membaca artikel mengenai etika komunikasi lainnya seperti etika komunikasi di internet, komunikasi yang efektif, hambatan-hambatan komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi atau sistem komunikasi indonesia sebagai tambahan referensi. Akhir kata, semoga artikel ini bisa memberikan informasi yang anda butuhkan. Jika ada pertanyaan, penambahan, atau komentar yang membangun, silahkan tinggalkan pesan. Jangan lupa berbagi ya jika anda merasa artikel ini berguna. Akhir kata, semoga artikel ini bermanfaat! ^^