Komunikasi Massa

Perkembangan Pers di Indonesia

Secara terminologis pers dapat diartikan sebagai media cetak. Pers adalah media, bagian dari proses komunikasi yang terjadi antar sesama manusia. Pers mengambil bagian dalam memperluas jangkauan penyampaian informasi/ pesan. Pers sendiri bertumpu pada 3 pilar penyangga utama, yaitu pilar idealism, profesionalisme, dan komersialisme. Ketiga pilar ini memiliki fungsi yang saling menopang satu sama lain.

Pers di Indonesia telah mulai tumbuh sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu sejak jaman penjajahan Belanda, tak bisa dipungkiri pers mengambil bagian yang cukup penting dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Berikut ini akan pakar komunikasi jabarkan mengenai perkembangan pers di Indonesia.

1. Jaman Penjajahan Belanda

Pada tahun 1676, telah terbit ‘Kort Bericht Eropa’ (berita Singkat Eropa) di Batavia. Namun isinya merupakan berita-berita dari negara lain. Pada Tahun 1744 juga terbit Batavia Nouvelles, dan pada tahun 178- tebit harian Vende Nieucus.
Pada tahun 1810 terbit surat kabar “Batavia Koloniale Courant’, surat kabar inilah yang merupakan surat kabar pertama yang terbit di Batavia.
Tahun 1828 terbit Javache Courant di Jakarta, yang isinya seputar berita resmi pemerintah, berita lelang, atau kutipan dari harian di Eropa. Pada tahun 1835 juga terbit Soerabajash Advertentiebland di Surabaya, yang isinya serupa.
Media massa pada masa ini telah memuat aneka berita seperti politik, ekonomi, sosial, sejarah, kebudayaan, seni tradisional dan peristiwa lain. Namun berita tersebut hanya berita-berita yang kering, sebab penerbitan tidak boleh mengedarkan berita sebelum diperiksa olah penguasa.
Hinggga akhir abad ke-18, media massa yang terbit di Indonesia hanya menggunakan bahasa belanda. Pada akhir abad 18 lah, baru muncul terbitan berbahasa melayu. Pada tahun 1985 terdapat 16 suratkabar berbahasa Belanda, dan 12 surat kabar berbahasa Melayu. Muncul pula surat kabar berbahasa Cina pada masa itu.
Awal abad 19, pers mulai menyebarkan berita mengenai politik serta perbedaan paham antara pemerintah dan masyarakat. Tahun 1916 kritik yang menyerempet soal politik mulai marak.
Pada tahun 1903 terbit ‘Medan Prijaji’, surat kabar pertama yang dikelola oleh kaum pribumi. Ini menandakan mulainya bangsa kita masuk ke dalam dunia pers yang berbau politik. Surat kabar yang oleh pemerintah Belanda disebut ‘Inheemsche Pers’ (pers Bumiputra) ini dipimpin oleh R.M Tirto yang merupakan pelopor kebebarsan bersuara bagi kaum pribumi.
Setelah ‘Medan Prijaji’, banyak bermunculan surat kabar lain seperti ‘Harian Oetosan Hindia’ yang didirikan oleh Tjokroaminoto dari sarikat Islam; Koran ‘Api, Halilintar dan Nyala’ yang didirikan Samau dari golongan kiri, ‘Guntur bergerak dan Hindia Bergerak yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, ‘Benih Merdeka’ dan ‘Sinar merdeka’ yang didirikan oleh Parada Harahap di Padang Sidempuan, serta ‘Suara Rakyat Indonesia’ dan Sinar Merdeka’ yang didirikan oleh Bung Karno.

2. Jaman penjajahan Jepang

Sejak Jepang berkuasa di negri ini, beberapa surat kabar di Indonesia diambil alih secara perlahan. Beberapa surat kabar dipaksa untuk bergabung, disatukan. Agar pemerintah Jepang dapat memperketat pengawasan terhadap surat kabar yang berdar. Peran surat kabar pada masa ini hanya sebagai alat Jepang, bersifat propaganda – memuji pemerintah jepang. Segala bidang usaha pers harus disesuaikan dengan rencana-rencana atau tujuan – tujuan tentara Jepang, yaitu memenangkan Perang Asia Timur Raya.

1. Awal kemerdekaan (1945-1959)

Sejak teks proklamasi dicetak di Koran, esoknya penduduk mulai memburu surat kabar. Minat baca serta kesadaran akan kebutuhan pers telah meningkat, rakyat Indonesia ingin tahu perkembangan negaranya yang baru merdeka ini melalui pers.
Perkembangan pers setelah proklamasi sangat pesat, meskipun tetap mendapat tekanan dari penguasa peralihan Jepang dan Sekutu. Wartawan – wartawan Indonesia dan penyiar – penyiar radio giat melakukan penyebarluasan, sehingga pada bulan September seluruh wilayah Indonesia dan dunia luar telah mengetahui tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pada tanggal 6 September 1945 terbit ‘Nerita Indonesia’ yang merupakan surat kabar republik pertama. Surat kabar ini disebut sebagai cikal bakal pers nasional sejak proklamasi.
Pada tanggal 8 – 9 September 1946, kalangan pers Indonesia mengadakan kongres di Solo dan membentuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). PWI merupakan wadah untuk mempersatukan pendapat dan aspirasi. Saat itu PWI diketuai oleh Mr. Sumanang.
Pada masa ini media massa menyebarkan berita tentang pertempuran, perundingan, pembangunan, serta peristiwa bahagia atau duka yang terjadi.
Pada tahun 1948, media massa mulai diwarnai berita perpecahan antara golongan kanan ( Front Nasional) dan golongan ekstrim kiri (komunis – Front Demokrasi Rakyat). Pada tahun ini pula pertamakalinya terjadi pembredelan Koran dalam sejarah pers Republik Indonesia.
15 MAret 1950, dibentuk panitia Pers untuk mempererat hubungan pemerintah dan pers, namun tanpa ikatan apapun yang mengurangi kemerdekaan pers.
14 September 1956, kepala Staff Angkatan Darat mengeluarkan peraturan no. PKM/001/0/1956 yang menegaskan larangan untuk menerbitkan/ menyebarkan informasi yang mengandung kecaman/ penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.
14 Maret 1957, pemberlakukan situasi darurat perang (SOB) banyak terjadi pembredelan pers dan penahanan wartawan di masa ini.
1 oktober 1958, Penguasa Militer Daerah Jakarta Raya mengeluarkan Ketentuan Ijin Terbit

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada masa ini di Jakarta berlaku larangan berpolitik dalam segala bentuk termasuk pers. Dilarang melakukan kegiatan politik yang dapat mempengaruhi haluan negara secara langsung atau yang tidak bersumber pada badan pemerintahan yang berwenang. Yang membangkang Demokrasi Terpimpin, harus menyingkir atau disingkirkan.
Pada tahun 1960, penerbit bukan hanya wajib mengajukan Surat Ijin Terbit (SIT) sebagai pengesahan dilakukannya kegiatan penyiaran, tapi juga wajib mengajukan Surat Ijin Cetak (SIC).
Untuk mendapatkan SIT penerbit harus menyetujui pernyataan bahwa penerbit akan mendukung Manipol – Usdek, dan akan mematuhi pedoman dari penguasa. Pernyataan ini digunakan sebagai alat untuk menekan surat kabar oleh pemerintah.
Pada masa ini surat kabar yang beredar hanya bersumber dari satu suaram yaitu PKI. Sebagai usaha untuk mengimbanginya didirikan BPS (badan Penyebar Soekarnoisme), untuk menghindari bahaya yang terjadi jika masyarakat hanya memiliki pegangan dari satu sumber saja.

3. Orde Baru (1965-1998)

Pada masa orde baru aturan yang menindas pers tetap dilestarikan. Banyak terjadi pembredelan Koran yang dianggap bertentangan dengan pemerintah antara lain: majalah Sendi (1972), Sinar Harapan (1973), pada tahun 1974 ada 12 penerbitan di brendel, setelah peristiwa Malari meledak. Tahun 1978 Kompas Sinar Harapan, Merdeka, Pelitia, The Indonesian Times, Sinar Pagi, dan Pos sore dibekukan sementara waktu akibat maraknya aksi mahasiswa yang menentang pencalonan Soeharto sebagai Presiden. Majalah Tempo 91982), Jurnal Ekuin (1983), dll
Pada tahun 1970 sampai 1998, Pers yang berlaku adalah Pers Pancasila. Pers semata-mata hanya alat pemerintah, pers kehilangan indepedensi dan fungsi kontrolnya. Terdapat sistem perizinan terhadap pers (SIUPP), dan PWI yang merupakan satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia malah menjadi operator pemerintah dalam menekan pers.
Pada tanggal 7 Agustus terbentuk AJI, sebagai wujud sikap menolak wadah tunggal wartawan (PWI). Keberadaan AJI ditentang, wartawan yang menjadi anggota AJI diberhentikan dan tidak boleh dipekerjakan kembali sebagai wartawan.
Pada tahun 1995 penyebaran informasi lewat internet mulai marak, informasi-informasi yang sulit disebarkan lewat media cetak beredar luas lewat internet.

4. Era Reformasi (1998 – sekarang )

Semenjak lahirnya era reformasi, kebebasan pers (kebebasan berekpresi dan berpendapat) dijamin. Akhirnya pers dapat lepas dari sistem yang membungkam pers dimasa orde baru. Hal ini di tandai dengan dirombaknya UU Pers no. 21 Tahun 1982.
Namun tetap saja pers tidak benar-benar bebas. Sebab meskipun memiliki UU sendiri, yang menjamin perlindungan hukum serta kebebasan dari paksaan dan campur tangan pihak manapun; pers masih bisa dijerat dengan pasal-pasal KUHP dalam melakukan tugas jurnalistiknya. Contohnya kasus antara pemimpin redaksi majalah Tempo – Harry Mukti dengan Tommy Winata di tahun 2004 lalu, dll.
Dilain pihak, era reformasi yang membuka kebebasan untuk bereksplorasi malah membuat media dieksploitasi. Media menyebarkan informasi yang bernilai jual tinggi, mengumbar sensasi, bahkan menyebarkan informasi yang hanya berkualifikasi isu, rumor atau hanya dugaan! Lebih ekstrim, pers diterbitkan untuk tujuan politis. Mempengaruhi pembaca untuk menerima ideology calon tertentu dan menyerang lawannya.
Hal ini mengakibatkan ‘publik’ kemudian menjalankan aksi menghukum pers dengan tolak ukur mereka sendiri. Padahal teror massa jauh lebih kongnrit dampaknya. Contoh kasus pedudukan media oleh kelompok tertentu, akibat beredarnya karikatur Nabi Muhammad beberapa waktu lalu.

Demikian penjelasan lengkap terkait bagaimana perkembangan pers di Indonesia.